Visi Pembangunan Kampus di Pinggiran
- Oleh Saratri Wilonoyudho
DAMPAK kepindahan kampus-kampus besar seperti Universitas Diponegoro (Undip) dan Universitas Negeri Semarang (Unnes) di kawasan pinggiran ibarat gula yang dikerumuni semut-semut. Artinya kawasan sekitar kampus bagaikan tambang emas. Sayangnya, kepindahan ini kurang dilandasai visi pembangunan jauh ke depan. Sederhana saja belum genap satu bulan boyongan mahasiswa Undip dari bawah misalnya, kini jalan di Tembalang dan Ngesrep sudah macet parah.
Demikian juga di kawasan Sekaran Gunungpati tempat kampus Unnes berdiri, kini juga disesaki oleh aneka kegiatan bisnis dan seperti kasus ’’saudaranya’’, Undip. Yang paling memprihatinkan, jalanan dari arah Sekaran ke arah Sampangan juga sering macet. Fakta ini menunjukkan bahwa pemindahan kampus-kampus besar di pinggiran kota Semarang sepertinya tanpa disertai guide line design yang rinci, yang menjangkau puluhan tahun ke depan, utamanya menyangkut masalah kemacetan lalu lintas, perubahan sosial, dan kerusakan lingkungan.
Padahal kampus-kampus baru tersebut berdiri di atas tanah perawan, artinya pihak kampus dan pemerintah kota memiliki banyak alternatif membuat rancangan kompleks bangunan beserta ikutannya secara lebih luwes dan gampang. Lain halnya jika kampus baru itu harus berdiri dengan cara menggusur bangunan lama, maka akan lebih sulit proses perancangannya.
Saat ini ada empat perguruan tinggi negeri besar, yakni Undip, Unnes, IAIN Walisongo, dan Politeknik Negeri Semarang. Undip memiliki total mahasiswa 34.065 pada tahun 2006, Unnes sekitar 20.000 mahasiswa, dan dua PTN lainnya sekitar 17.000 mahasiswa. Selain itu, ada 59 PTS di Semarang dengan total jumlah mahasiswa sekitar 52.568 orang (BPS,2008).
Pembukaan kampus baru yang meminggirkan penduduk asli tidak hanya dialami Semarang, namun juga kota-kota lain. Kompas (21/02/10) menulis judul headline ’’Orang-orang Kalah dari Jatinangor Sumedang’’. Tulisan ini menceritakan ironi pembangunan kampus baru di Jatinangor, kawasan di pinggiran Sumedang Jawa Barat yang kini berdiri megah puluhan kampus.
Tanah-tanah di sekitar kampus tersebut sangat subur dan kini telah dibeli orang kota untuk usaha pondokan mahasiswa, mal, kafe, warung, restoran, dan sebagainya. Ironisnya bekas pemilik tanah kini banyak yang bekerja sebagai pembantu di tempat usaha tersebut dengan gaji berkisar Rp 600 ribu per bulan. Kisah serupa juga banyak ditemukan di kota-kota besar lainnya seperti di sekitar kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat.
Penataan Ruang
Sebenarnya penyebaran aktivitas baru di kawasan pinggiran kota Semarang, seperti pendirian dua perguruan tinggi besar di daerah Sekaran Gunungpati dan Tembalang, merupakan strategi baik untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru agar tidak terkonsentrasi di pusat kota.
Namun faktanya, pemkot hanya dapat ’’melempar bola’’ tanpa diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang harmonis.
Pembangunan kampus kini telah diikuti dengan pembangunan pusat-pusat bisnis, dan jika ini tidak direncanakan secara matang sejak awal maka kawasan pinggiran akan crowded, dan akan menyatu dengan kawasan lain membentuk megapolitan baru. Dari kondisi seperti itu, tampaknya urbanisasi akan lebih tepat jika dikaitkan pula dengan istilah daya tampung sosial.
Dari titik ini pula sebuah kota dianggap mengalami urbanisasi berlebih jika terjadi inefisiensi sosial dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk dalam hal ini ketidaksetaraan sosial dan spasial bagi akses pada infrastruktur dan pelayanan publik.
Hal ini terkait dengan rendahnya daya tanggap birokrasi pemerintah kota terhadap tuntutan masyarakat untuk menuju pembangunan berkelanjutan, baik akibat ketidakmampuan birokrasi maupun berbagai konflik politik untuk kepentingan individu dan kelompok. (10)
Demikian juga di kawasan Sekaran Gunungpati tempat kampus Unnes berdiri, kini juga disesaki oleh aneka kegiatan bisnis dan seperti kasus ’’saudaranya’’, Undip. Yang paling memprihatinkan, jalanan dari arah Sekaran ke arah Sampangan juga sering macet. Fakta ini menunjukkan bahwa pemindahan kampus-kampus besar di pinggiran kota Semarang sepertinya tanpa disertai guide line design yang rinci, yang menjangkau puluhan tahun ke depan, utamanya menyangkut masalah kemacetan lalu lintas, perubahan sosial, dan kerusakan lingkungan.
Padahal kampus-kampus baru tersebut berdiri di atas tanah perawan, artinya pihak kampus dan pemerintah kota memiliki banyak alternatif membuat rancangan kompleks bangunan beserta ikutannya secara lebih luwes dan gampang. Lain halnya jika kampus baru itu harus berdiri dengan cara menggusur bangunan lama, maka akan lebih sulit proses perancangannya.
Saat ini ada empat perguruan tinggi negeri besar, yakni Undip, Unnes, IAIN Walisongo, dan Politeknik Negeri Semarang. Undip memiliki total mahasiswa 34.065 pada tahun 2006, Unnes sekitar 20.000 mahasiswa, dan dua PTN lainnya sekitar 17.000 mahasiswa. Selain itu, ada 59 PTS di Semarang dengan total jumlah mahasiswa sekitar 52.568 orang (BPS,2008).
Pembukaan kampus baru yang meminggirkan penduduk asli tidak hanya dialami Semarang, namun juga kota-kota lain. Kompas (21/02/10) menulis judul headline ’’Orang-orang Kalah dari Jatinangor Sumedang’’. Tulisan ini menceritakan ironi pembangunan kampus baru di Jatinangor, kawasan di pinggiran Sumedang Jawa Barat yang kini berdiri megah puluhan kampus.
Tanah-tanah di sekitar kampus tersebut sangat subur dan kini telah dibeli orang kota untuk usaha pondokan mahasiswa, mal, kafe, warung, restoran, dan sebagainya. Ironisnya bekas pemilik tanah kini banyak yang bekerja sebagai pembantu di tempat usaha tersebut dengan gaji berkisar Rp 600 ribu per bulan. Kisah serupa juga banyak ditemukan di kota-kota besar lainnya seperti di sekitar kampus Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dan Universitas Indonesia (UI) Depok Jawa Barat.
Penataan Ruang
Sebenarnya penyebaran aktivitas baru di kawasan pinggiran kota Semarang, seperti pendirian dua perguruan tinggi besar di daerah Sekaran Gunungpati dan Tembalang, merupakan strategi baik untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru agar tidak terkonsentrasi di pusat kota.
Namun faktanya, pemkot hanya dapat ’’melempar bola’’ tanpa diimbangi dengan perencanaan tata ruang yang harmonis.
Pembangunan kampus kini telah diikuti dengan pembangunan pusat-pusat bisnis, dan jika ini tidak direncanakan secara matang sejak awal maka kawasan pinggiran akan crowded, dan akan menyatu dengan kawasan lain membentuk megapolitan baru. Dari kondisi seperti itu, tampaknya urbanisasi akan lebih tepat jika dikaitkan pula dengan istilah daya tampung sosial.
Dari titik ini pula sebuah kota dianggap mengalami urbanisasi berlebih jika terjadi inefisiensi sosial dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan publik, termasuk dalam hal ini ketidaksetaraan sosial dan spasial bagi akses pada infrastruktur dan pelayanan publik.
Hal ini terkait dengan rendahnya daya tanggap birokrasi pemerintah kota terhadap tuntutan masyarakat untuk menuju pembangunan berkelanjutan, baik akibat ketidakmampuan birokrasi maupun berbagai konflik politik untuk kepentingan individu dan kelompok. (10)
— Saratri Wilonoyudho, peneliti dan dosen Planologi Universitas Negeri Semarang (Unnes), anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Tengah
Sumber: Suara Merdeka
1 komentar:
Ternyata sudah parah. Karena kebanyakan mobilkah?
Mercedes-Benz Mobil Mewah Terbaik Indonesia
Post a Comment